Download Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK)

www.dunianeka.com – Download UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) telah ditetapkan oleh pemerintah dan secara resmi telah diundangkan melalui lembaran negara nomor 148 tahun 2019.

Pemerintah memandang perlu payung hukum dan peraturan sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Diharapkan dengan terbitnya payung hukum sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi akan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara dan terwujudnya kemandirian bangsa.

UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disusun dan dirancang dalam usaha untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Secara makro sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi usaha perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam UU nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.  Muara akhirnya adalah kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Konsideran atau pertimbangan diundangkannya UU nomor 11 tahun 2019 tetang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Undang-undang nomor 18 tahun 2002 dipandang sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya, sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional (UU No. 11, 2019).

Asas Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Asas-asas yang menjadi landasan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sebagai berikut.

  • Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;.
  • Kemanusiaan.
  • Keadilan.
  • Kemaslahatan.
  • Keamanan dan keselamatan.
  • Kebenaran ilmiah.
  • Transparansi.
  • Aksesibilitas
  • Penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

Tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Adapun tujuan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut.

  • Memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Invensi dan Inovasi.
  • Meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antarunsur Pemangku Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  • Meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat
  • Meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Pokok-pokok UU Nomor 11 Tahun 2019

Bagian-bagian dari UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dipandang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

  • Pengaturan mekanisme koordinasi antarlembaga dan sektor pada tingkat perumusan kebijakan, tingkat perencanaan program anggaran, serta tingkat pelaksanaan.
  • Aspek pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dirumuskan dengan jelas dan lugas.
  • Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem keuangannegara dan sistem perencanaan pembangunan nasional agar tidak saling tumpang tindih.
  • Pengaturan hal-hal khusus dan strategis lainnya sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis serta sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian-bagian pokok tersebut di atas selanjutnya dirubah dan disempurnakan dalam UU nomor 11 Tahun 2019 dengan deskripsi perubahan antara lain sebagai berikut.

  • Pengaturan pengalihan material bagi kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Indonesia.  Hal ini dilakukan untuk kepentingan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia baik secara fisik maupun digital, serta budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia.
  • Ditetapkannya pedoman politik luar negeri bebas aktif menjadi dasar bagi upaya-upaya kemitraan dengan bangsa lain dalam hal peneran ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Upaya pembinaan dan pengawasan, serta tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan  teknologi untuk menjamin kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan.
  • Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diselenggarakan dengan memperhatikan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Data primer dan hasil keluaran penelitian, pengembangan, pengkaian, dan penerapan bagi penyandang dana dikenai kewajiban penyerahan dan penyimpanan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Penegasan pendekatan produk yang mencakup invensi dan inovasi, penyelenggaraan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendekatan proses yang mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.
  • Kliring Teknologi, Audit Teknologi, dan Alih Teknologi dalam Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian terhadap Teknologi yang bersifat strategis dan/atau yang sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Rencana induk upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi acuan dari rencana pembangunan nasional jangka panjang, dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana jangka menengah pembangunan nasional.
  • Sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, jelas dideskripsikan pengakuan, penghormatan, pengembangan, dan upaya melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearian lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.

Bagi Anda yang menginginkan untuk mendownload/mengunduh UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara lengkap dapat melalui tautan di bawah ini.

Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 (Download)

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 (Download)

Demikian informasi mengenai UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  Semoga bermanfaat.

Sumber: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembara Negara Nomor 148 Tahun 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *